0 item in the bag

No products in the cart.

Air Mata Penulis di Tengah Pesta Buku

Dua hari penuh hingga tiga hari ke depan, saya mengikuti pelatihan asesor kompetensi untuk mempersiapkan berdirinya CLSP Penulis dan Editor Profesional. Sudah begitu lama profesi semacam penulis dan editor tidak ada standar kompetensi kerjanya di Indonesia sehingga juga tidak dapat disertifikasi sebagai sebuah profesi yang mapan. Di tengah keseriusan mengikuti pelatihan yang disampaikan Ibu Inez Mutiara Tedjosumirat (Sekjen Asosiasi Master Asesor Indonesia), saya menerima pesan WA berisi pernyataan Darwis “Tere Liye” soal sikapnya terkait pajak penghasilan yang dibebankan kepada penulis.

Sebuah antiklimaks dari seorang Tere Liye. Jika Andrea Hirata setelah meluncurkan novel terbarunya Sirkus Pohon menyatakan akan vakum dari dunia penulisan, lain halnya dengan Tere Liye. Ia menyatakan menghentikan peredaran bukunya atau dalam bahasa hukum mencabut hak ekonomi bukunya yang selama ini diberikan kepada Penerbit Gramedia dan Penerbit Republika. Sikap ini menjadi bentuk protes terakhir Tere Liye terhadap regulasi pemerintah terkait soal pajak (royalti) penulis yang sangat besar—menurutnya melebihi profesi lain.

Tere Liye akan mencari cara lain untuk memublikasikan karyanya yang ia sebut sebagai model bisnis baru—bebas dari “rezim pajak” yang tidak memberikan penghargaan terhadap jerih payah penulis yang telah menjadi pelaku budaya. Ia tidak peduli apakah memublikasikannya di media sosial seperti Facebook yang terbebas dari pajak secara gratis atau mencari cara lain demi memberi pelajaran kepada pemerintah atau penerbit.  Namun, untuk berpindah kewarganegaraan, saya kira Bang Darwis “Tere Liye” sudah menyebut-nyebut NKRI harga mati.

Saya juga memperkirakan para penggemar dan pengikut Tere Liye yang banyak itu pun akan sama-sama  baper, lalu menggelindingkan isu ini sebagai bola salju. Bahkan, mungkin saja ada yang mengunggah bahwa pemerintahan Jokowi sekarang ini tidak pro pada penulis. Begitulah sebuah isu akan digoreng sampai gosong.

Apa yang dikeluhkan dan disampaikan Bang Darwis “Tere Liye” itu sebenarnya bukanlah isu baru, tetapi isu yang telah lama didengungkan dan  diperjuangkan para pelaku perbukuan selama puluhan tahun. Penerbit juga setali tiga uang menuntut pembebasan PPn untuk semua buku—bukan hanya buku pelajaran dan kitab suci keagamaan. Namun, perjuangan ini belum juga menampakkan hasil. Boleh dikatakan saat pemerintah menyusun regulasi perpajakan, tentang buku dan pelaku perbukuan ini luput dari perhatian sehingga tetap disamakan dengan profesi lainnya, bahkan dianggap “lebih hebat” karena ada royalti yang harus dipajaki. Tentu ini sebuah kebanggaan, sekaligus kesedihan.

Di luar soal regulasi perpajakan, pemerintah sejatinya selama presiden berganti selalu menaruh perhatian terhadap perkembangan dunia perbukuan. Sampai puncaknya pada 2017 diundangkanlah UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan. Bahkan, Pasal 36 ayat (1)d memuat bahwa Pemerintah Pusat berwenang memberikan insentif fiskal untuk pengembangan perbukuan. Insentif fiskal didefinisikan sebagai berikut: kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri perbukuan nasional.

UU No. 3/2017 semestinya menjadi puncak kesadaran Pemerintah dan tentunya DPR yang memiliki inisiatif untuk menyusun UU Sistem Perbukuan terhadap pentingnya dunia perbukuan menggerakkan kemajuan bangsa. Tentu saja semangat salah satunya adalah membina dan mengembangkan potensi para artisan di dunia perbukuan, termasuk para penulis yang menjadi pemasok bahan baku utama dunia perbukuan yaitu naskah.

Baiknya saya kemukakan kembali ringkasan pandangan Ignas Kleden tentang buku dalam konteks kebudayaan yang sangat terang. Ignas Kleden (1999) dalam makalahnya yang tertuang pada Buku dalam Indonesia Baru  menuliskan bahwa “dari sudut budaya, buku memiliki tiga fungsi. Pertama, buku dapat dipandang sebagai produk budaya (cultural product), sebuah benda yang menjadi perwujudan fisik dari pikiran, perasaan, dan pengalaman manusia. Kedua, buku dapat juga dilihat sebagai bagian dari tingkah laku budaya (cultural behavior), baik dipandang dari sudut pembaca maupun dari sudut penulisnya. Dalam hal ini, siapa pun akan cenderung mengandalkan buku untuk menambah pengetahuan, mencari informasi, serta mendapatkan hiburan. Ketiga, buku tidak hanya dipandang sebagai produk budaya atau tingkah laku budaya, tetapi juga terutama sebagai proses produksi budaya (cultural production).”

Jelaslah bahwa pelaku perbukuan adalah pelaku budaya juga, termasuk para pembaca. Lalu, jika sampai terjadi suatu pemerintahan tidak memberi perhatian terhadap dunia perbukuan, pemerintah tersebut dapat dicap sebagai pemerintah nirbudaya. Kita tidak boleh menutup mata bahwa masih ada saja kalangan yang melihat buku secara gampangan, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat sendiri. Saya sendiri tidak yakin semua pengusaha penerbitan buku itu sangat memahami buku sebagai produk dan perilaku (ber)budaya.

Terjadinya pembajakan buku (bahkan dilakukan oleh penerbit sendiri), manipulasi data penjualan buku yang berujung pada pengurangan royalti penulis/pencipta, penghargaan rendah terhadap pelaku perbukuan, dan sebagainya dapat dikategorikan perilaku-perilaku nirbudaya. Namun, hal berupa kecurangan juga tidak hanya terjadi dari sisi penerbit, tetapi penulis juga melakukannya. Karena itu, sebuah sistem harus dibangun dan diselenggarakan, sekaligus diawasi. Kalau tidak, mau dibawa ke mana dunia perbukuan atau industri kreatif perbukuan negeri ini yang di dalamnya terkandung kebudayaan?

 

Baca Juga: SNI Perbukuan, Memang Ada?

 

Curhat dan sikap Tere Liye tersebar sehari sebelum berlangsungnya Indonesia International Book Fair (IIBF) tanggal 6 September 2017—perhelatan perbukuan terbesar di Indonesia yang digagas Ikapi. Boleh dibilang ini adalah tetesan air mata di tengah pesta buku (mohon maaf sedikit lebay). Semestinya isu ini juga dapat menjadi isu yang diusung Ikapi menindaklanjuti UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan, terutama terkait dengan insentif pajak, khususnya pajak kepada para penulis.

Sungguh, para penulis tidak meminta pajak dihapuskan karena menurut saya itu terlalu naif. Akan tetapi, meminta ada insentif pajak kepada profesi penulis sebagai pelaku budaya yang berperan menghasilkan buku-buku bermanfaat sangat relevan sebagai amanat UU. Tere Liye sampai hari ini menjadi yang paling akhir menyuarakan dan bersikap. Namun, ia tidak dapat berjuang sendiri. Para penulis lain harus bersatu dan berhimpun untuk mendorong pemerintah memajukan dunia perbukuan melalui regulasi pajak yang adil untuk para penulis.

Sudah terlalu banyak air mata tertumpah di dalam dunia buku. Pecahkan saja gelas itu biar ramai. Tere Liye, ikon perbukuan Indonesia masa kini adalah sang pemecah gelas. Mereka yang sedang menangis pun berhenti. Sayang, Mata Najwa sudah tidak ada lagi, mungkin Bang Darwis “Tere Liye” harus diundang ke ILC.[]

Leave a Reply

shares
INGIN BISA MENULIS BUKU?

INGIN BISA MENULIS BUKU?

Secara rutin, tim Nulix.id akan mengirimkan tip dan trik cara menulis buku yang baik dan benar. Anda cukup memasukkan alamat email ke dalam form di bawah ini. Tenang, kami adalah para profesional. Kami tidak akan menggunakan data Anda sembarangan.

You have Successfully Subscribed!