Melejitkan Daya Literasi: Implementasi UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan

Melejitkan Daya Literasi: Implementasi UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan

Embrio gagasan UU tentang perbukuan pernah dicetuskan oleh Ajip Rosidi (Ketua Ikapi masa itu) di depan Parlemen Indonesia. Lalu, pada tahun 1995 saat dilaksanakannya Kongres Perbukuan Nasional I, gagasan tentang perlunya UU perbukuan kembali direkomendasikan. Beberapa dekade kemudian, pada tanggal 28 Mei 2017, UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan ditandatangani oleh Presiden Jokowi setelah sebelumnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada April 2016.

 

Pengantar

Tidak dimungkiri bahwa UU Sistem Perbukuan lahir juga di tengah keraguan segelintir pihak yang menganggap urusan perbukuan tidak perlu diatur di dalam UU. Pertanyaan yang perlu diajukan bagi pihak yang ragu adalah apakah mereka menganggap buku sebagai budaya atau tidak?

Dalam makalahnya bertajuk “Buku di Indonesia: Perspektif Ekonomi tentang Kebudayaan”,  Ignas Kleden (1999) menyebutkan bahwa dari segi budaya, buku dapat diposisikan sebagai perilaku budaya, produk budaya, dan proses produksi budaya. Karena itu, pengabaian terhadap buku atau memandang remeh persoalan buku adalah sama dengan mengabaikan atau meremehkan budaya.

Mari kita lihat sisi sejarah ….

Dalam sejarah, kiprah dunia perbukuan Indonesia sebagai industri telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Buku diposisikan sebagai media pendidikan oleh pemerintah kolonial dan propaganda kepentingan mereka. Namun, bagi kaum bumi putera, buku diposisikan sebagai media pendidikan dan juga propaganda perjuangan melawan penjajahan. Pada Era Balai Pustaka, muncul para pujangga Indonesia yang menunjukkan keandalan literasi dengan karya-karyanya, baik sebagai media ekspresi seni sastra maupun sebagai media yang menyisipkan pesan-pesan perubahan dan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia.

Perhatian terhadap politik perbukuan Indonesia secara lebih serius telah dimulai sejak Era Orde Baru. Pada masa itu Pemerintah telah menaruh perhatian terhadap perlunya pengembangan buku sebagai media pemelajaran, terutama bagi para siswa di sekolah. Berikut ini beberapa perkembangan politik perbukuan nasional yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka menaruh perhatian pada buku-buku sekolah, baik buku teks maupun buku nonteks.

  1. 1978: Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan dan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN) dibentuk dengan Keppres No. 5 Tahun 1978.
  2. 1987: Pemerintah membentuk Pusat Perbukuan (Pusbuk) didirikan dengan  Keppres No. 4 Tahun 1987 di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. 1996: Pusbuk menginisiasi terselenggaranya Kongres Perbukuan Nasional I dan merokemendasinya disusun RUU Perbukuan.
  4. 1999: Pemerintah membentuk Dewan Buku Nasional (DBN) melalui Keppres No. 110 Tahun 1999 pada masa Presiden B.J. Habibie. Keppres tentang BPPBN dinyatakan tidak berlaku.
  5. 2014: Pemerintah dalam hal ini pada masa Presiden SBY membubarkan DBN karena dianggap sebagai salah satu lembaga yang tidak efektif.
  6. 2017: UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan disahkan dan di dalam salah satu pasalnya mengamanatkan dibentuknya sebuah lembaga perbukuan di bawah kementerian.

Pada masa kepemimpinan Mendikbud Muhammad Nuh, fungsi Pusat Perbukuan kemudian disatukan dengan Pusat Kurikulum di bawah Balitbang Kemendikbud sehingga kemudian lembaga itu bernama Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) hingga kini.

Dalam rentang masa tersebut industri perbukuan nasional yang diwakili oleh penerbit pemerintah dan penerbit swasta juga berkembang, tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam dua dekade terakhir sebagai berikut.

  1. Potret minat baca yang rendah pada sebagian masyarakat Indonesia masih menjadi isu pembangunan kapasitas SDM Indonesia dalam rangka menyiapkan masyarakat berbasis pengetahuan. Meskipun angka melek baca bangsa Indonesia tinggi yaitu sekira 98% dari total jumlah penduduk, indeks minat bacanya masih sangat rendah. Potret ini menjadi “sempurna” manakala di sekolah-sekolah kita juga tidak ada kewajiban untuk membaca buku dalam kuantitas tertentu sebagaimana diterapkan di negara-negara lain.
  2. Komitmen dan konsentrasi terhadap pembangunan daya literasi bangsa baru terjadi dalam masa beberapa tahun ini, salah satunya yang dipelopori Kemendikbud dengan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Namun, pada tahun 2016, lembaga riset dari CCSU (Central Connecticut State University) Amerika Serikat yang melakukan pemeringkatan daya literasi suatu bangsa di 61 negara telah menempatkan Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara yaitu satu tingkat di atas Bostwana dan kalah beberapa tingkat dari negara-negara ASEAN, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Indonesia dalam tes membaca hanya menempati peringkat ke-45 (standar PISA), sedangkan dalam ketersediaan perpustakaan atau infrastruktur membaca, Indonesia berada pada peringkat ke-36—lebih baik daripada Korea Selatan, Malaysia, Jerman, Belanda, dan Singapura. Tentu hal ini dapat dilihat juga dari luasnya wilayah Indonesia dan bagaimana perpustakaan dibangun di mana-mana.
  3. Perhatian Pemerintah hingga saat ini masih dominan tertuju pada lingkup buku pendidikan yaitu buku teks dan buku nonteks untuk satuan pendidikan dasar dan menengah; sedikit perhatian untuk pengembangan perbukuan di tingkat PAUD/TK dan perguruan tinggi; dan juga minim perhatian terhadap pengembangan buku-buku umum yang dijual bebas di pasaran, termasuk dalam hal ini buku anak-anak. Penilaian buku yang layak pakai pada satuan pendidikan yang dilakukan oleh Puskurbuk maupun BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) masih sangat terbatas.
  4. Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap penerbitan buku tidak optimal dilakukan sehingga masih terjadi kasus-kasus terbitnya buku yang tidak layak baca atau mengandung konten tidak patut yang tersebar, baik di dunia pendidikan maupun masyarakat secara luas. Hal ini menjadi keprihatinan kita bersama meskipun dalam soal pengawasan sejak masa reformasi, pemerintah telah memberi kebebasan yang bertanggung jawab kepada pelaku perbukuan untuk berkarya. Namun, faktanya menunjukkan masih banyak pihak yang tidak bertanggung jawab atau tidak berkompeten dalam menerbitkan buku yang layak baca, tetapi dengan tujuan tertentu melakukannya.
  5. Pengembangan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi para pelaku perbukuan, yaitu penulis, editor, penerjemah, penyadur, ilustrator, desainer buku, penerbit, pencetak, pengembang buku elektronik, dan toko buku masih belum optimal dilakukan. Hal ini terbukti dengan minimnya asosiasi profesi yang menaungi para pelaku perbukuan dan tidak adanya standardisasi ataupun sertifikasi profesi yang layak dijadikan acuan untuk menghasilkan buku-buku bermutu. Industri buku Indonesia mengalami staganasi. Banyak penerbit yang gulung tikar atau mengalihkan usahanya ke bidang lain. Walaupun demikian, tercatat masih ada sekira 30.000 judul buku yang diterbitkan setiap tahun oleh penerbit anggota Ikapi maupun non-Ikapi (Data Ikapi, 2016).

Kelima persoalan dalam sorotan tersebut menyiratkan dan menyuratkan adanya masalah dalam pembangunan kompetensi masyarakat berbasis pengetahuan melalui buku. Untuk itu, perhatian terhadap perbukuan harus dikuatkan dan diatur dalam sebuah UU. Hal ini memunculkan konsep pada objek buku itu sendiri yaitu bagaimana buku dapat terjamin dari segi mutu, dari segi keterjangkauan harga (murah), dan dari segi akses yang merata. Konsep ini disingkat menjadi 3-M yaitu mutu-murah-merata yang kemudian menjadi roh UU No. 3/2017.

Konsep 3-M mendasari diwujudkannya UU Sistem Perbukuan yang memberi amanat kepada Pemerintah Indonesia untuk mulai serius membenahi persoalan perbukuan di Indonesia guna menyiapkan masyarakat dalam tataran ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya berbasis pengetahuan. Campur tangan pemerintah diperlukan seperti juga yang terjadi di negara-negara lain terkait dengan pembangunan perbukuan dan daya literasi bangsanya yang diupayakan secara serius. Tanpa adanya campur tangan pemerintah yang serius maka dapat dipastikan pembangunan perbukuan dan peningkatan daya literasi bangsa akan jalan di tempat dan terabaikan.

 

Implementasi 3-M

Pembangunan politik perbukuan Indonesia yang diwujudkan dalam UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan berlandaskan hal berikut ini:

  1. Secara Filosofis : Pancasila, UUD RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika;
  2. Secara Sosiologis : Keragaman di dalam masyarakat Indonesia;
  3. Secara Yuridis : Pembukaan UUD RI 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dengan landasan tersebut maka konsep 3-M sangat relevan untuk diimplementasikan dalam politik perbukuan nasional. Berikut ini penjelasan dari konsep 3-M.

 

Pengembangan Berbasis Mutu

Basis mutu dari konsep 3-M mencakup hal berikut: (1) konten; (2) proses; (3) pelaku; (4) produk. Konten berkaitan mutu isi atau materi buku yang akan dipublikasikan. Proses berkaitan dengan manajemen mutu penggarapan buku pada tingkat editorial hingga pracetak. Pelaku (SDM) berkaitan dengan kapasitas/kompetensi profesi pelaku perbukuan yang menggarap buku dengan standar mutu tertentu. Produk berkaitan dengan mutu produk akhir, baik cetak maupun elektronik.

Dalam konteks buku pendidikan, konten/materi harus mengacu pada kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud. Konten/materi juga akan disesuaikan dengan level pembaca sasaran sehingga konten juga dapat diukur dari mutu penyajian dan mutu bahasa. Tentu penggarapan konten dengan mutu tinggi diharapkan akan menggairahkan minat baca dan minat belajar para peserta didik (siswa). Karena itu, Kemendikbud juga akan mengeluarkan kebijakan Perjenjangan Buku yang mengatur produksi dan penggunaan buku disesuaikan dengan tingkat kemampuan membaca dan usia pembaca sasaran.

Penggarapan konten yang memenuhi standar kualitas tertentu tidak terlepas dari proses yaitu manajemen editorial di penerbit. Di sini penerbit akan melibatkan para pelaku perbukuan yang berkompeten yaitu para penulis, penerjemah, penyadur, editor, ilustrator, dan desainer buku untuk memenuhi penggarapan buku bermutu. Di sisi lain, demi mengukur kompetensi dan kapasitas para pelaku perbukuan maka diperlukan juga standardisasi dan sertifikasi profesi pelaku perbukuan. Hal ini yang tengah dirintis oleh asosiasi profesi dan kementerian terkait.

Pada tahap akhir, mutu produk buku akan ditentukan oleh mutu fisik buku jika itu adalah buku cetak dan mutu digitalisasi buku jika itu adalah buku elektronik. Dalam hal ini pencetak dan pengembang buku elektronik berperan untuk memastikan mutu produk akhir tersebut.

Dengan basis mutu ini maka diperlukan manajemen mutu, terutama yang diterapkan oleh para penerbit, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta. Manajemen mutu ke depan dapat dijadikan indikator dalam sertifikasi profesi penerbitan atau akreditasi penerbit yang layak menerbitkan buku, khususnya untuk buku-buku teks yang digunakan untuk pendidikan, mulai jenjang PAUD/TK hingga perguruan tinggi.

 

Pengembangan Berbasis Murah

Basis murah berhubungan dengan biaya produksi sebuah buku yang di dalamnya terdapat

  1. komponen biaya cetak (khusus buku cetak);
  2. komponen biaya konversi (khusus buku elektronik);
  3. komponen biaya editorial (proses);
  4. komponen biaya imbalan penulisan (royalti);
  5. komponen biaya pemasaran; dan
  6. komponen keuntungan.

Khusus bagi lembaga penerbit pemerintah yang nonprofit, komponen keuntungan ditiadakan dalam penyusunan dan penggarapan sebuah buku. Dari 4 atau 5 komponen tersebut maka strategi ‘buku murah’ dapat dijalankan dengan menekan beberapa komponen biaya produksi. Secara umum semua komponen biaya dapat ditekan dengan pertimbangan yang proporsional.

Murah di sini dapat juga diartikan sesuai dengan daya beli masyarakat yang dituju oleh pemasaran buku. Artinya, suatu produk buku dapat dikatakan ‘murah’ jika terjangkau oleh daya beli masyarakat tersebut.

Murah juga sangat berhubungan dengan fisik buku yaitu komponen bahan-bahan pembuat buku, terutama pada buku cetak. Komponen termahal dalam fisik buku cetak adalah kertas. Karena itu, di beberapa negara, pemerintahnya menerapkan strategi mengadakan kertas murah untuk buku pendidikan atau memproduksi kertas khusus buku.

Konsep murah juga dapat diterapkan dengan subsidi dari pemerintah seperti yang selama ini telah diberlakukan pada buku-buku pendidikan, khususnya buku teks. Pemerintah mengadakan buku teks dan buku nonteks tanpa memungut biaya untuk semua peserta didik, tanpa terkecuali.

Penerapan konsep murah juga bukan berarti meminimkan penghargaan terhadap suatu karya dari para penulis/pengarang dan pelaku perbukuan lainnya. Lembaga penerbit pemerintah dan swasta tetap didorong untuk memberikan imbalan yang layak sekaligus profesional terhadap jerih payah pelaku perbukuan untuk menciptakan buku. Komponen imbalan untuk para penulis/pengarang biasanya dalam bentuk royalti 5-12% dari harga jual buku. Komponen ini tidak harus dikorbankan demi mengadakan buku murah, kecuali ada dorongan kesadaran dari penulis/pengarang untuk mendedikasikan karyanya secara lebih maslahat kepada bangsa dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh UU Hak Cipta.

 

Pengembangan Berbasis Merata

Akses masyarakat, terutama para peserta didik, terhadap buku haruslah merata, termasuk penduduk di daerah 3-T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) dan juga penyandang disabilitas. Upaya strategis untuk mendorong hal ini adalah meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengadaan buku.

Strategi pemerataan juga dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi, baik itu teknologi cetak maupun teknologi elektronik. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, keberadaan baik buku cetak maupun buku elektronik dapat diadakan dengan mudah di mana pun dan kapan pun. Salah satu strategi yang dapat dijalankan pemerintah adalah dengan membentuk unit-unit pencetakan di daerah atau pengembangan buku elektronik yang didukung oleh akses digital di daerah-daerah.

Dunia saat ini tengah mengalami perubahan dahsyat dalam waktu teramat singkat. Teknologi kini semakin murah dan dapat diadaptasi dengan mudah, termasuk dalam bidang teknologi penerbitan dan pencetakan. Karena itu, UU Sistem Perbukuan juga berorientasi pada perkembangan masa depan sehingga poin merata pada konsep 3-M bukanlah sesuatu yang sulit dipenuhi untuk saat ini dan masa mendatang meskipun tetap ada tantangan yang harus dihadapi seperti isu lama yaitu penyiapan SDM yang mumpuni untuk mendukung konsep 3-M Perbukuan ini.

 

Konsep 3-M untuk Menghasilkan Daya Pikat Buku

Paparan konsep 3-M mengandung makna peningkatan daya pikat buku yang ada hubungannya dengan peningkatan daya literasi. Daya pikat buku terdiri atas

  1. daya pikat konten/materi;
  2. daya pikat desain/artistik;
  3. daya pikat harga.

Daya pikat dari konten/materi ditumbuhkan dari penulisan dan penggarapan buku yang sesuai dengan standar mutu serta memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat pengguna atau pembaca buku. Masyarakat enggan membaca sesuatu yang tidak dibutuhkan dan tidak diinginkannya, apalagi yang tidak menarik. Karena itu, konsentrasi terhadap peningkatan mutu buku akan mendorong daya pikat buku dari sisi konten/materi untuk dibaca oleh pembaca sasaran tertentu.

Daya pikat dari desain/artistik ditumbuhkan dari tampilan dan bentuk buku yang memenuhi unsur artistik (keindahan) dan kegunaan (tepat sesuai dengan peruntukannya). Penampilan desain isi dan desain kover buku akan mendukung daya pikat buku untuk dilirik oleh masyarakat yang kemudian memutuskan membaca, lalu membeli dan memiliki buku.

Daya pikat dari harga ditumbuhkan dari harga yang “tangguh” yaitu yang terjangkau daya beli masyarakat secara proporsional, tetapi juga tidak merugikan penulis dan penerbit sebagai entitas perbukuan yang harus hidup dan berkembang. Faktor harga akan selalu menarik bagi masyarakat untuk membeli dan memiliki sebuah buku. Sebuah fenomena anomali terjadi pada pameran buku yang digelar oleh pengusaha negeri jiran bertajuk Big Bad Wolf. Ribuan buku berbahasa asing diobral dengan harga sangat murah dan para pengunjung harus rela antre karena membludak untuk masuk ke lokasi pameran, bahkan meski sudah dibuka selama 24 jam. Hal ini menjadi “misteri” bagi minat membaca dan minat membeli masyarakat Indonesia.

Ketiga daya pikat tersebut akan menemukan momentumnya manakala buku tersedia dan dapat diakses di seluruh Indonesia secara merata, baik buku cetak maupun buku elektronik. Tidaklah dapat dimungkiri bahwa daya literasi berhubungan erat dengan daya pikat sebuah buku untuk dibaca dan dimiliki oleh masyarakat. Rendahnya minat baca juga berhubungan dengan faktor daya pikat tadi bahwa tidak muncul suatu keinginan membaca manakala buku-buku yang tersedia tidak menarik untuk dibaca, bahkan lebih ekstrem lagi tidak dibutuhkan dan tidak diinginkan. Kita dapat belajar dari banyaknya buku bacaan yang disediakan pemerintah hanya teronggok di perpustakaan-perpustakaan dan berdebu—hasil dari Proyek Inpres yang dimulai sejak 1970-an. Siswa apalagi guru tidak berminat untuk membacanya karena buku-buku itu tidak sesuai dengan kebutuhan, keinginan, atau tren masyarakat kini.

Kekuatan daya pikat inilah yang secara langsung akan didorong oleh UU Sistem Perbukuan melalui upaya pemerintah mempromosikan minat membaca dan minat menulis secara intens, luas, dan berkesinambungan dengan konsep 3-M. UU Sistem Perbukuan pada ujungnya akan “memikat” dan “memaksa” atau dengan kata lain mengondisikan tumbuhnya aktivitas literasi yang mendorong daya literasi masyarakat Indonesia.

 

Pada Akhirnya Bangsa yang Literat

Literasi secara konseptual tidak hanya terbatas pada aktivitas baca-tulis, tetapi lebih luas juga mencakup literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi visual, dan literasi media yang disebut sebagai literasi informasi (dalam Deklarasi Praha, 2003). Bangsa kita masih harus berjuang untuk menaikkan daya literasi dasar baca-tulis walaupun secara global kita sedikit menunjukkan keandalan daya itu dalam ajang Frankfurt Book Fair 2015 yang lalu ketika Indonesia ditunjuk sebagai tamu kehormatan.

Namun, daya literasi sering diukur dengan angka-angka sehingga negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan ribuan suku bangsa ini masih tertatih jika dibandingkan negara lain. Keliterasian yang mencirikan kemajuan suatu bangsa seperti yang pernah ditunjukkan oleh bangsa Arab, bangsa Eropa, dan bangsa Jepang, tidak dapat dipisahkan dari buku-buku. Sebuah adagium menyebutkan bahwa “kedekatan suatu bangsa terhadap buku-buku akan berbanding lurus dengan kemajuan bangsa tersebut”.

Bapak bangsa kita, para pendiri Indonesia adalah orang-orang yang literat. Mereka membaca buku sekaligus juga menulis buku. Kita juga tidak dapat mengingkari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia sedikit banyak diinspirasi dan dipengaruhi oleh buku-buku, baik yang ditulis oleh penulis dunia maupun penulis bumi putra. Peradaban buku pada bangsa kita sudah terbangun sejak dahulu, bahkan pada masa para raja dahulu berkuasa. Kita dapat menyebutkan beberapa karya adiluhung Nusantara dalam bentuk kitab-kitab sejarah, agama, dan pengetahuan, seperti La Galigo dari Sulawesi, Bujangga Manik dari Tatar Sunda, Kakawin Negarakertagama dari Jawa, dan banyak lagi.

Pada akhirnya dan seterusnya, UU Sistem Perbukuan diadakan demi meniscayakan terbentuknya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang literat—bangsa yang cerdas karena merupakan penghasil dan pembaca buku. Indonesia harus bersiap dengan perubahan demi perubahan yang terjadi begitu cepat sehingga kita perlu menyiapkan generasi muda saat ini adalah generasi yang literat—akrab dan senang bergumul dengan buku-buku. Tanpa kecanggihan literasi berbasis buku maka tidaklah mengherankan jika bangsa kita sangat senang memproduksi hoax, membagikannya, dan tidak berpikir panjang terhadap akibat-akibatnya yang merusakkan pikiran sekaligus perasaan.

Alih-alih mendapatkan bonus demografi, kita malah bersiap menyongsong bencana demografi. Salah satu alasannya karena rentannya bangsa kita “diobok-obok” karena tidak literat. Karena itu, UU Sistem Perbukuan dapat mencegah bencana demografi tersebut terjadi dengan syarat pemerintah Indonesia mampu menyiapkan grand design atau cetak biru penanaman, penumbuhan, dan pengembangan daya literasi secara menyeluruh untuk generasi muda Indonesia berdasarkan amanat UU Sistem Perbukuan.

Apa yang disebut ekosistem perbukuan nasional diharapkan benar-benar menciptakan hubungan atau interaksi positif, kompetisi yang sehat, serta kesinambungan antara pelaku perbukuan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, dunia buku akan benar-benar bergairah di Indonesia serta memberi kontribusi nyata pada peningkatan daya literasi.[]

Leave a Reply

shares
INGIN BISA MENULIS BUKU?

INGIN BISA MENULIS BUKU?

Secara rutin, tim Nulix.id akan mengirimkan tip dan trik cara menulis buku yang baik dan benar. Anda cukup memasukkan alamat email ke dalam form di bawah ini. Tenang, kami adalah para profesional. Kami tidak akan menggunakan data Anda sembarangan.

You have Successfully Subscribed!