0 item in the bag

No products in the cart.

Menanti Ujung Kisah Pajak Penulis

Sedikit terhenyak saya mendengar ungkapan seorang peserta Diskusi Kelompok Terpumpun terkait sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Perbukuan yang digelar Puskurbuk, Balitbang, Kemendikbud. Acara perdana itu diselenggarakan di Hotel Lor In Solo pada 17 November 2017 lalu.

Peserta yang mengaku sebagai penulis tersebut menyatakan bahwa penulis itu bukan profesi. Menulis hanya sebuah keterampilan yang dapat digunakan oleh orang-orang berilmu untuk menulis sesuatu, termasuk buku. Karena itu, dengan alasan tersebut, ia mengatakan terlalu berlebihan jika penulis harus disertifikasi.

Namun, pada saat itu saya tidak diberi kesempatan menjawab. Sebagai wakil pemerintah, saya hanya diminta mendengar dan menerima masukan. Jadi, di dalam tulisan ini saja saya menjawabnya.

Dua minggu selepas acara tersebut, saya pun menghadiri diskusi bertajuk Kajian Kebijakan Usulan Insentif Pajak (Fiskal) Penerbitan Buku (Perbukuan) yang diselenggarakan oleh Direktorat Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Bekraf serta Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Acara diselenggarakan di Gedung Direktorat Jenderal Pajak dan dihadiri juga oleh pejabat DJP yang berwenang.

Saya diminta berbicara sebagai narasumber. Pada acara tersebut hadir juga Nasir Tamara sebagai Ketua Umum Persatuan Penulis Indonesia (Satupena). Beliau didampingi istrinya, Julia, yang juga menjadi konsultan pajak bagi Satupena.

Bang Nasir (begitu saya memanggilnya) sempat mengungkapkan isi hatinya bahwa di Indonesia ini pemerintah belum mengakui penulis betul-betul sebagai profesi. Jika penulis itu bukan profesi, lalu untuk apa dipajaki? Hadirin pun tertawa dan ada yang hanya senyum-senyum.

Jadi, ada korelasi antara sang penulis yang bertanya tadi dengan ungkapan Bang Nasir Tamara. Sang penulis beranggapan bahwa penulis bukan profesi. Sebaliknya, Bang Nasir mempertanyakan mengapa penulis tidak diakui sebagai profesi.

 

Baca Juga: Mau Jadi Apa Belajar Penerbitan?

 

Penulis jelas-jelas sebuah profesi yang bahkan diakui eksistensinya sejak zaman raja-raja dahulu. Dalam bukunya Pengarang Tidak Mati, Maman S. Mahayana menyebutkan bahwa para pengarang zaman dulu mendapatkan hak-hak istimewa dari para raja—berkait erat dengan perkembangan sastra keraton. Para pengarang/penulis memiliki peran untuk menciptakan kisah yang melegitimasi kekuasaan raja.

Maman menjelaskan lagi bahwa profesi kepengarangan (kepujanggaan) itu awalnya berkembang di lingkungan keraton yang dilakoni para bangsawan. Pekerjaan ini mendatangkan penghasilan atau keuntungan tertentu. Pihak kerajaan memberikan balas jasa dalam bentuk pengayoman. Dalam sistem pengayoman tersebut, raja bertindak sebagai pelindung dan kerajaan memberikan fasilitas khusus (2012: 26).

Saya jadi ingat kriteria profesi yang pernah disampaikan salah seorang narasumber dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) bahwa profesi itu 1) memerlukan keterampilan khusus; 2) merupakan jasa; 3) mengenakan tarif atas jasa; 4) memiliki sertifikat. Kepenulisan memenuhi semua kriteria itu.

Jadi, kalau ada yang mengatakan penulis bukan profesi, jelas ia mengingkari bahwa menulis adalah sebuah kompetensi yang dapat menghasilkan uang atau imbalan dalam bentuk lain. Karena itu, jika bukan profesi, tidak perlulah penulis itu masuk dalam ranah pungutan pajak dan harus dibina sedemikian serius, apalagi harus dibayar. Siapa saja dapat mengaku sebagai penulis dan tak perlu mempelajarinya sebagai sebuah ilmu dan keterampilan.

Soal menulis bukan ilmu, saya juga dapat menjawabnya bahwa di beberapa negara (ambil contoh Amerika atau Australia), pendidikan penulisan dan penyuntingan menjadi nomenklatur untuk pendidikan vokasi setingkat diploma. Para penulis dalam berbagai genre juga diakui keberadaannya dan disertifikasi. Karena itu, jika ada upaya standardisasi dan sertifikasi profesi penulis yang akan dilakukan oleh pemerintah, itu adalah sebuah bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap penulis.

Sebagai profesi tentu wajar saja penulis harus taat pajak. Namun, penting disadari bahwa produk yang dihasilkan para penulis disebut sebagai produk budaya yang juga sangat menentukan perilaku budaya bangsa. Para penerbit berperan melakukan proses produksi budaya. Di sinilah seperti para raja terdahulu memberikan hak-hak istimewa, negara juga dapat memberikan “keistimewaan” dalam bentuk insentif fiskal kepada para penulis.

Mengapa? Agar budaya kita tidak mandek dan mampu berkembang menembus zaman. Para penulis akan terus lahir karena profesi ini diliputi kemuliaan dan menjanjikan juga masa depan yang lebih baik.

PPE LIPI telah membuat beberapa usulan terkait pajak penghasilan untuk penulis. Usulan pertama adalah menurunkan tarif pajak royalti (sebelumnya 15%) bagi penulis menjadi 6,5-7% dengan tetap menggunakan norma. Usulan kedua adalah memberlakukan PPh final dengan pengenaan pajak 1% untuk pendapatan bruto di bawah 4,8 M.

Tentu saja sebagai usulan, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Hanya saya menggarisbawahi bahwa yang penting pemerintah memiliki good will untuk menumbuhkan dunia penulisan dan penerbitan buku dengan regulasi berupa insentif fiskal. Penulisan dan penerbitan dapat disebut sebagai investasi budaya dalam bentuk infrastruktur maya bernama pemikiran dan pembinaan mental.

UU Republik Indonesia No. 3/2017 telah memberi jalan untuk itu yang akan disusul dengan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Perbukuan. Walaupun demikian, seperti kata Bu Julia, konsultan pajak Satupena, UU Sisbuk tidak dapat mengalahkan UU Pajak yang bersifat lex specialist. Beliau menyarankan perubahan dilakukan di tingkat PP saja dan lebih merekomendasikan kepada penulis diberlakukan PPh final dengan nilai 1%-2%.

Tentu selalu ada jalan keluar jika memang ada niat dan kemauan baik dari pemerintah untuk membangkitkan daya literasi melalui penulisan dan penerbitan buku-buku. Penulis harus didudukkan sebagai profesi yang punya posisi tawar untuk memajukan bangsa. Di sisi lain, penulis harus membuktikan kompetensinya dengan kerelaan diuji melalui sertifikasi atau juga kerelaan diberi penghargaan sertifikasi.

Ujung regulasi pajak bagi penulis saya kira akan happy ending. Tidak hanya Indonesia, tetapi dunia juga memerlukan para penulis. Tanpa penulis yang benar-benar berkompeten, media apa pun akan sepi dari pengetahuan yang mencerahkan. Alhasil, penulis memang tidak dapat dianggap enteng, apalagi tidak disebut sebagai profesi yang (semestinya) dituntut profesional. Kita harus awas terhadap penulis abal-abal yang menyamar dengan kata-kata dan menebar dusta.[]

Leave a Reply

shares
INGIN BISA MENULIS BUKU?

INGIN BISA MENULIS BUKU?

Secara rutin, tim Nulix.id akan mengirimkan tip dan trik cara menulis buku yang baik dan benar. Anda cukup memasukkan alamat email ke dalam form di bawah ini. Tenang, kami adalah para profesional. Kami tidak akan menggunakan data Anda sembarangan.

You have Successfully Subscribed!