0 item in the bag

No products in the cart.

Publikasi Pemerintah yang Penuh Luka

Ada banyak karya tulis yang diterbitkan pemerintah, baik dalam bentuk publikasi cetak maupun publikasi digital (online). Karya tulis yang termasuk banyak dibuat adalah surat dinas, siaran pers, dan artikel untuk situs web.

Ada lagi yang berupa peraturan atau surat keputusan, termasuk laporan hasil kegiatan, laporan hasil penelitian, naskah akademik, dan petunjuk teknis (juknis). Sebagian besar karya tulis itu masih banyak luka alias kesalahan di sana-sini, baik berupa salah tik (saltik), salah ejaan, salah tata kalimat, maupun salah paragraf. Beberapa dokumen juga mengandung kesalahan fatal seperti keliru memasukkan data dan fakta.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Jawabnya tentu karena karya tulis itu tidak melalui proses editing sebelum dipublikasikan. Boleh jadi para penulisnya, apakah itu sekretaris, staf humas, atau staf administrasi memang tidak memiliki kompetensi mengedit karya tulis. Boleh jadi juga karena mereka sebenarnya tidak tahu cara menulis dengan baik.

Beberapa lembaga pemerintah ada yang menyadari perkara ini sehingga mereka mengalihdayakan pekerjaan menulis dan editing kepada penyedia jasa penulisan dan jasa editing. Ada juga yang mengadakan pelatihan untuk stafnya di bidang editing naskah.

Namun, pelatihan editing naskah di Indonesia sangatlah jarang. Salah satu lembaga yang kerap melaksanakan pelatihan editing naskah adalah Institut Penulis Indonesia (IPI). Bahkan, IPI bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Penulis dan Editor Profesional untuk mengadakan pelatihan berbasis kompetensi di bidang editing naskah.

 

Baca Juga: UU Sisbuk dan Cetak Biru Literasi

 

Jadi, ke depan para editor sudah dapat memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Sayangnya lagi, pendidikan formal setingkat perguruan tinggi untuk mencetak editor, tidak ada di Indonesia. Kalau pun mau menyebut Jurusan Penerbitan di Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia), jurusan ini tidak sepenuhnya mengajarkan ilmu editing naskah.

Jika Anda cukup mahir berbahasa Indonesia dan mampu mendeteksi kesalahan tata tulis, cobalah secara acak mengunjungi situs-situs milik pemerintah. Anda dapat mengunduh dokumen umum seperti surat edaran, siaran pers, atau pengumuman.

Saya menjamin 99% dokumen atau publikasi karya tulis itu mengandung kesalahan yang mesti diedit, baik kesalahan minor maupun mayor.

Apakah hal ini cukup mengganggu? Tentu saja. Di tengah pemerintah menggembar-gemborkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat melalui Badan Bahasa, justru lingkungan pemerintah sendiri masih abai dalam perkara ketaatan dan keteraturan berbahasa.

 

Baca Juga: Melejitkan Daya Literasi: Implementasi UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan

 

Memang sih editing atau penyuntingan naskah itu bukan sekadar masalah bahasa. Di luar hal itu masih banyak yang harus “dipelototi” seorang editor profesional. Karena itu, lembaga pemerintah pun harus berhati-hati memilih jasa editing untuk naskahnya. Jangan terkecoh memilih jasa editing abal-abal atau editor yang sejatinya tidak memahami ilmu editing dengan baik dan benar.

Bagaimana mendeteksi jasa editing abal-abal itu? Gampang, Anda cukup cermati iklan atau tulisan-tulisan di dalam situs web penyedia jasa tersebut. Jika masih terdapat kesalahan-kesalahan yang bersifat elementer, jelas mereka sendiri tidak mengedit tulisannya.[]

Leave a Reply

shares
INGIN BISA MENULIS BUKU?

INGIN BISA MENULIS BUKU?

Secara rutin, tim Nulix.id akan mengirimkan tip dan trik cara menulis buku yang baik dan benar. Anda cukup memasukkan alamat email ke dalam form di bawah ini. Tenang, kami adalah para profesional. Kami tidak akan menggunakan data Anda sembarangan.

You have Successfully Subscribed!