Haruskah Hak Cipta Buku Didaftarkan?

Haruskah Hak Cipta Buku Didaftarkan?

Teman-teman saya para penulis di jagat medsos kembali meramaikan isu plagiarisme. Seorang penulis muda dibombardir celaan tentang aksi plagiatnya terhadap lebih dari 20 cerpen. Padahal, namanya telah mulai mewangi sebagai penulis muda bertalenta.

Plagiator selalu ada dan lahir dari tiap generasi. Aksi plagiat juga semakin canggih dan kecanggihan pula yang membuat aksi plagiat dapat cepat diketahui. Plagiat tetap harus dilawan karena merupakan kejahatan besar—tidak ada alasan membela para plagiat, kecuali mereka melakukannya dengan tidak sengaja.

Isu plagiat memancing juga isu perlindungan hak cipta. Kita di Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (UUHC)—sebagai revisi dari UUHC No. 19 Tahun 2002. Di UUHC No. 28/2014 sangat jelas bagaimana perlindungan hak cipta dilaksanakan.

Selain itu, Indonesia juga tercatat sebagai anggota dari perjanjian hak cipta internasional, seperti Berne Convention (revisi di Paris), WTO Agreement, dan WTC. Artinya, hak cipta masyarakat Indonesia juga dilindungi secara internasional. Sebaliknya, hak cipta bangsa lain juga dilindungi oleh negara kita.

UUHC menjadi dasar hukum tertinggi perlindungan hak cipta. Setiap ciptaan, seperti buku, dilindungi UUHC. Karena itu, para plagiator buku sebagai pelanggar hak cipta semestinya sadar bahwa perbuatan mereka berkonsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana.  Walaupun demikian, masih ada yang ragu terhadap perlindungan hak cipta tersebut atau masih ada yang merasa jika mereka melakukan plagiat, akan baik-baik saja.

Sebuah pertanyaan lalu diajukan oleh beberapa teman penulis kepada saya terkait isu hak cipta.

“Haruskah hak cipta buku didaftarkan atau dicatatkan di Dirjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum HAM agar mendapat perlindungan?”

UUHC secara otomatis melindungi hak cipta para pencipta yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Pencatatan ciptaan bukanlah sebuah keharusan atau kemutlakan. Di dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC disebutkan “Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.”

 

Baca juga: Tahapan Mengubah Skripsi-Tesis-Disertasi Menjadi Buku Ilmiah

 

Jadi, pencatatan ini tidak lebih sebagai proses administrasi untuk mencatatkan ciptaan kita ke dalam daftar umum ciptaan dan juga dapat digunakan menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa hak cipta—baik apabila penulis digugat orang lain, maupun apabila penulis menggugat orang lain.

Sentosa Sembiring (2013), praktisi hukum, dalam bukunya Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku menuliskan bahwa pencatatan ciptaan berdasarkah UUHC (dalam hal ini UUHC No. 19/2002) tidaklah mutlak. Manfaat pencatatan ciptaan hanyalah untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa hak cipta.

Lebih jauh ke belakang, Ajip Rosidi, pernah menulis artikel di majalah Optimis (1981) tentang pendaftaran hak cipta. Beliau menyatakan, “Sepatutnya undang-undang menentukan secara tegas, apakah ciptaan perlu didaftarkan atau tidak. Kalau mau didaftarkan harus dinyatakan dengan tegas bahwa ciptaan yang tidak didaftarkan tidak akan diakui keabsahannya.”

Jadi, isu pendaftaran hak cipta ini sudah muncul sejak lama. Sampai kemudian ada UUHC No. 28/2014, pencatatan hak cipta tidak ditegaskan sebagai keharusan atau kemutlakan mendapatkan perlindungan hak cipta.

Bahkan, Pasal 72 UUHC juga menyebutkan “Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.”

Dengan demikian, mencatatkan ciptaan bersifat opsional. Penulis yang mencatatkan bukunya di Direktorat Kekayaan Intelektual tentu sah-sah saja. Untuk pencatatan tersebut, penulis harus membayar Rp400 ribu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan PNBP (pendapatan negara bukan pajak).

Pernyataan bahwa buku wajib didaftarkan atau dicatatkan sebagai ciptaan tentu juga tidak benar. Apalagi, di kalangan akademisi persoalan ini sempat mencuat sehingga buku yang dianggap sah itu adalah yang memiliki surat pencatatan ciptaan.

Sekali lagi, surat pencatatan ciptaan berfungsi salah satunya sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa hak cipta. Penyebutan pencipta dalam karya buku yaitu di kover buku dan di halaman keterangan penerbitan/hak cipta (imprint) sudah cukup menjadi pembuktian dan pelaksanaan hak moral seseorang disebut sebagai pencipta.

Meskipun suatu buku sudah memiliki surat pencatatan ciptaan bukan berarti buku tersebut terlepas dari unsur plagiat atau pelanggaran lainnya. Apabila pada suatu waktu buku tersebut digugat sebagai hasil plagiat dan dapat dibuktikan di pengadilan, pencatatan ciptaannya dihapuskan. Penulis yang terdaftar di surat pencatatan ciptaan tidak lagi mendapatkan perlindungan hak cipta atas karyanya. []

Leave a Reply

shares
INGIN BISA MENULIS BUKU?

INGIN BISA MENULIS BUKU?

Secara rutin, tim Nulix.id akan mengirimkan tip dan trik cara menulis buku yang baik dan benar. Anda cukup memasukkan alamat email ke dalam form di bawah ini. Tenang, kami adalah para profesional. Kami tidak akan menggunakan data Anda sembarangan.

You have Successfully Subscribed!